∙∙ Z䃃 èL Kàrïm ∙∙
Para pengunjuk rasa di depan kedutaan AS di Tel Aviv, mendesak negaranya menghentikan penjajahan mereka di Palestina.
BETLEHEM – Presiden AS Barack Obama pada hari Jumat kemarin memutuskan untuk menunda pemindahan kedutaan besar AS di Israel dari kota Tel Aviv ke Yerusalem dalam waktu enam bulan. Gedung Putih mengatakan bahwa sebuah ritual birokratis yang mengandung aspek-aspek kontroversial dari status kota tersebut.
Sumber-sumber di Gedung Putih pada hari Jumat mengatakan bahwa kebijakan AS terhadap Yerusalem masih belum berubah, dan bahwa status kota tersebut harus ditentukan dalamm negosiasi antara Palestina dan Israel.
Kongres AS meratifikasi pasal kedutaan Yerusalem pada bulan Oktober 1995, yang menyebutkan bahwa Yerusalem harus diakui sebagai ibukota Israel. Pasal tersebut membenarkan bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan ibukotanya sendiri, dan Israel telah memilih Yerusalem untuk dijadikan sebagai ibukota.
Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa AS harus memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, paling lambat tanggal 31 Mei 1999. Namun, selama satu dekade terakhir, keputusan tersebut selalu ditunda hampir setiap enam bulan sekali karena sensitivitas isu tersebut.
Kebijakan AS di Yerusalem masih tidak berubah: Status akhir Yerusalem akan ditentukan dalam pembicaraan final antara Palestina dengan Israel, kata seorang staf Gedung Putih yang menolak untuk disebutkan namanya.
Israel mendeklarasikan Yerusalem sebagai “ibukotanya” pada tahun 1950, kemudian mencaplok Yerusalem timur pada perang Arab-Israel pada tahun 1967.
Namun dunia internasional tidak mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan masa depan kota tersebut masih terus dibicarakan dengan pihak Palestina, yang menginginkan Yerusalem timur untuk menjadi ibukota Palestina merdeka.
Pada tanggal 21 Mei, perdana menteri sayap-kanan Israel Benjamin Netanyahu bersumpah bahwa Yerusalem akan tetap menjadi ibukota Israel untuk selama-lamanya.
Dia bersumpah bahwa setiap jengkal wilayah Yerusalem akan tetap berada dalam “kedaulatan” Israel. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya telah membuat pernyataan yang serupa selama mengunjungi Washington dan bertemu dengan Obama pada bulan lalu.
“Pemerintahan AS yang baru mengatakan kepada kami dengan entengnya bahwa kami harus merelakan Yerusalem,” kata perdana menteri Netanyahu dalam perayaan pada bulan Mei untuk merayakan hari Yerusalem.
Dengan segala hormat, presiden AS hanya melihat (permasalahan) dari kepentingan AS saja dan tidak menyadari bahwa masalah Yerusalem bukanlah masalah teritorial, namun permasalahan yang lebih dalam – harapan dari tanah Zion dan Yerusalem selama dua ribu tahun lamanya,” katanya seraya mengutip lagu kebangsaan Israel.
Presiden Obama menyampaikan serangkaian memo yang ditujukan kepada menteri luar negeri yang berjudul “Penundaan pembatasan mengenai pasal kedutaan Yerusalem”. Langkah tersebut sangat diperlukan untuk terus menunda tenggat waktu yang sedianya berakhir pada 31 Mei 1999 untuk memindahkan kedutaan besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Memo yang hampir serupa juga dikeluarkan setiap enam bulan sekali dalam sepuluh tahun terakhir. Dalam era kepemimpinan Bush, memo tersebut selalu mengandung kalimat:
“Pemerintahan kami masih terus memegang teguh komitmen untuk memulai proses pemindahan kedutaan besar kami (AS) ke Yerusalem.”
Pemerintahan Obama tampaknya menghapus kalimat tersebut. Kongres harus mengubah isi pasal kedutaan Yerusalem dan menyingkirkan segala ikatan yang memungkinkan terus berlangsungnya kepura-puraan tersebut selama sepuluh tahun berikutnya.
Kongres AS menyetujui pemindahan kedutaan besar AS tersebut pada 14 tahun yang lalu.
Source : suaramedia.com
Posted in: World News
